Bupati JKA Gaspol Pemulihan Pascabencana: Logistik Dipercepat, Huntara Dipacu, Jalin komunikasi dengan Kementerian dan Lembaga Terkait
Padang Pariaman — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengakselerasi langkah pemulihan pascabencana melalui rapat evaluasi berkala yang kini digelar setiap dua hari. Pada Rabu malam (10/12), Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis kembali memimpin langsung evaluasi terpadu di Pendopo Bupati, memfokuskan arah kerja pada tiga agenda besar: percepatan distribusi logistik, tindak lanjut rencana pembangunan infrastruktur pascakunjungan Wakil Menteri PUPR dan Komisi V DPR RI, serta penyiapan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak.
Dalam rapat tersebut, Bupati JKA memberikan penegasan khusus terkait penyaluran logistik kepada pengungsi yang masih bertahan di beberapa titik pengungsian. Ia meminta Dinas Sosial, Satpol PP, serta OPD lainnya memastikan armada, pendataan, dan koordinasi dengan camat dan wali nagari berjalan tanpa hambatan.
“Pastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Tidak boleh ada pengungsi yang kekurangan, apalagi kelaparan,” tegasnya.
Agenda kedua berfokus pada tindak lanjut rencana rekonstruksi dua jembatan vital, Anduring dan Sikabu, yang akan dibangun pada 2026. Bupati JKA meminta perangkat daerah terkait segera mempercepat penyelesaian Detail Engineering Design (DED) dan memutakhirkan data kerusakan infrastruktur lain yang terdampak bencana.
Menurutnya, percepatan dokumen teknis menjadi kunci agar dukungan pemerintah pusat dapat segera terealisasi.
Di sisi lain, penyediaan Hunian Sementara (Huntara) menjadi salah satu pekerjaan mendesak. Bupati JKA menginstruksikan Sekda, BPBD, serta Dinas LHKPP memastikan kesiapan lahan dan mempercepat proses inventarisasi penerima manfaat.
“BNPB mewajibkan lokasi yang clear and clean. Kita tidak boleh lambat. Hunian sementara harus segera disiapkan,” ujarnya.
Sekda Rudi Repenaldy Rilis dalam laporannya menyampaikan bahwa kebutuhan Huntara saat ini mencapai 237 unit berdasarkan pembaruan data dari camat dan wali nagari.
Sementara itu, BPBD Padang Pariaman mencatat hingga 10 Desember 2025, kerusakan infrastruktur akibat bencana meliputi 38 jembatan, 29 ruas jalan, dan 69 jaringan irigasi. Kerusakan fasilitas umum meliputi 53 sekolah dan 49 rumah ibadah. Untuk rumah penduduk, total 3.163 unit terdampak, termasuk 290 di antaranya kategori rusak berat. Sektor pertanian juga terdampak signifikan, dengan lebih dari 1.800 hektare lahan rusak serta 50 kolam dan tambak terimbas. Kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp 967,8 miliar.
Jumlah pengungsi kini menurun drastis dari 4.847 jiwa pada masa awal bencana menjadi 367 jiwa seiring pemulangan bertahap dan perbaikan akses ke permukiman.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Pemkab Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
